Bola Panas Serambi Yerusalem
Draf Perda Agama
Bola Panas Serambi Yerusalem
Aceh di ujung barat berjuluk Serambi Mekkah. Kini Kabupaten Manokwari, Irian Jaya Barat, di ujung timur tak mau ketinggalan. Kawasan berpenduduk mayoritas Protestan ini mendeklarasikan sebagai Serambi Yerusalem. Jika Serambi Mekkah mendapat otonomi khusus menerapkan syariat Islam, Serambi Yerusalem meneguhkan diri sebagai kota Injil.
Manokwari berlakangan ini mulai berkemas merancang peraturan daerah (perda) berbasis Injil. Seorang tokoh agama Papua kepada Gatra menyebut geliat di kabupaten penghasil buah itu sebagai reaksi perkembangan di Aceh. Maka, dua kawasan itu terkesan bersahutan.
Awal Maret lalu, seberkas rancangan Perda tentang Pembinaan Mental Spritual beredar luas di Manokwari, yang kini menjadi ibu kota Provinsi Irian Jaya Barat (IJB). Berkas itu dilengkapi pengantar Dewan Gereja setempat. Semula beredar di kalangan terbatas, lantas menyebar luas.
Ada pasal yang menyiratkan, pembinaan mental harus berbasis nilai Kristiani yang dianut mayoritas warga. Implementasinya, antara lain, dengan pemasangan simbol dan aksesori Kristen di kantor-kantor pemerintahan. Di daerah yang sudah berdiri gereja tidak boleh dibangun tempat ibadah agama lain.
Warga tidak dibenarkan menggunakan busana yang menonjolkan simbol agama di tempat umum. Buntutnya, ada orang Islam yang menilai pasal itu sebagai larangan berjilbab. Ada juga umat Katolik menganggapnya larangan suster mengenakan kerudung khasnya. Bukan hanya orang Islam yang tersodok.
Kontan saja draf regulasi itu menyulut reaksi luas.. Tidak hanya di Papua, melainkan juga di kalangan tokoh lintas agama dan elite politik Jakarta. Mirip reaksi luas pada maraknya perda bernuansa syariat. Rancangan perda itu memang belum resmi jadi usulan pemerintah kabupaten ke DPRD.
Tidak jelas siapa penyusunnya. Tapi itu bagian rangkaian panjang mengentalnya sentimen keagamaan di Manokwari. Sebulan menjelang beredar draf tersebut, awal Februari 2007, dilangsungkan semiloka dua hari bertajuk "Manokwari Kota Injil".
Acara itu dihadiri sejumlah akademisi dari Universitas Negeri Papua dan Universitas Cenderawasih, Jayapura, serta tokoh agama dari sejumlah Gereja Kristen Papua dan birokrat Pemkab Manokwari. Koordinator acara itu adalah seorang birokrat: Benny Boneftar, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Manokwari.
Semiloka ini bertujuan melestarikan Manokwari sebagai kota injil. Menurut Benny, peneguhan kota Injil itu hasil rekomendasi Majelis Rakyat Papua (MRP). Majelis ini juga menyarankan Kabupaten Fakfak menjadi kota religius Islam dan Kabupaten Merauke sebagai pusat situs keagaaman Katolik.
Konsekuensi sebagai kota Injil, kata Benny, semiloka itu mendukung larangan peredaran minuman keras di Manokwari. Semua orang yang mengaku Kristen harus diinjili. Biar mereka yang malas beribadah jadi lebih rajin. Sejarah masuknya Injil ke Papua juga perlu masuk kurikulum pendidikan sebagai muatan lokal sekolah se-Manokwari.
Bila dirunut ke belakang, perda dan semiloka itu sudah setahun lebih jadi tuntutan masyarakat Kristen Manokwari. Pada 17 November 2005, ribuan warga berdemonstrasi ke kantor DPRD Provinsi IJB. Mereka berangkat dari Gereja Maranatha, dipimpin Pendeta Herman Awom, Wakil Ketua Sinode GKI Papua.
Demonstran diterima pimpinan DPRD IJB, yang didampingi Bupati Manokwari, kapolres, dan dandim setempat. Warga mendesak DPRD membentuk Perda Manokwari Kota Injil. Mereka juga menyerukan segera dibentuk dialog antarumat beragama untuk membangun persepsi yang sama tentang konsep kota Injil.
Tema utama demo itu sebenarnya menolak pembangunan Masjid Raya dan Islamic Center di Manokwari. Akibat desakan itu, Bupati Manokwari, Domingus Mandacan, menolak izin pendirian masjid. Keberadaan Masjid Raya dinilai mengganggu identitas Manokwari sebagai kota suci kaum Nasrani Papua.
Bagi masyarakat Kristen Papua, Manokwari memiliki sejarah istimewa. Kabupaten di bagian tempurung peta bumi Cendewawasih ini jadi gerbang pertama penginjilan ke Papua. Agama Kristen masuk ke kawasan itu sekitar satu setangah abad silam. Penginjil asal Jerman, Carl W. Ottow dan Johann Gottlob Geissler, mendarat di Pulau Mansinam, tiga kilometer dari Pelabuhan Manokwari, pada 5 Februari 1855.
"Itu tonggak sejarah dimulainya peradaban baru di Papua," tulis pernyataan Badan Kerja Sama Antar-Gereja (BKAG) Manokwari, Oktober 2005, saat menolak pembangunan Masjid Raya. "Pembangunan dan kemajuan menyeluruh di tanah Papua tidak bisa dipisahkan dari peran gereja/Injil yang sangat besar."
Adapun Katolik masuk Papua pada 1892, sekitar 40 tahun setelah Protestan. Ditandai dengan kehadiran Pastor Cornelis Le Cocq d'Armandville, SJ, di Desa Sekeru, kini bagian Keuskupan Manokwari-Sorong. "Bagi umat Kristen di tanah Papua, Manokwari adalah kota suci, serambi Yerusalem, dan jantung iman yang harus dijaga kekudusannya, " tulis Pendeta Hofni Simbiak, Ketua Umum GKAG Manokwari.
"Jati diri Manokwari harus dijaga dan dihargai oleh semua komunitas agama, suku, dan etnis yang ada di tanah Papua," tulis Pendeta Hofni dalam suratnya. Nuansa surat penolakan Masjid Raya itu terkesan panas. Karena dilampiri catatan fantastis tentang daftar gereja yang ditutup, dirusak, dan dibakar sepanjang serarah Indonesia merdeka. Entahlah akurasinya.
Dipaparkan, zaman Soekarno (1945-1967) ada dua gereja dirusak. Masa Soeharto (1967-1998) ada 456 gereja (1,19 per bulan). Era Habibie (1998-1999) ada 156 gereja (9,18 per bulan). Periode Abdurrahman Wahid (1999-2001) ada 232 gereja (11,05 per bulan). Dan zaman Megawati (2001-2004) ada 114 gereja (2,92 per bulan). Siapa tak marah membaca data macam ini.
Ketua MUI Papua, Zubeir Hussein, mengkhawatirtan dampak penonjolan identitas keagamaan di Manokwari ini. Karena lokasi kabupaten bagian barat Papua itu berdampingan dengan kabupaten lain yang jadi basis muslim. Misalnya Sorong dan Fakfak. "Di bagian barat Papua, jumlah muslim dan Kristen seimbang," kata Zubeir.
"Karakter daerah seperti itu rentan konflik, seperti di Maluku dan Poso," Zubeir menegaskan. Di kawasan barat itu, menurut Zubeir, Islam masuk sejak 1486, empat abad sebelum Kristen datang. Saat itu, Papua Barat jadi wilayah Kesultanan Tidore (kini Maluku Utara).
Penonjolan agama tertentu sebagai tonggak awal peradaban Papua, menurut Zubeir, hanya memicu debat tak perlu. Toh, Zubeir tak keberatan dengan sebutan Manokwari sebagai Serambi Yerusalem. "Karena Yerusalem itu kota suci tiga agama, Yahudi, Kristen, dan Islam. Masjid Al-Aqsha, kiblat pertama orang Islam, juga di Yerusalem," katanya.
Hanya saja, Zubeir mengingatkan, kawasan Papua Barat yang rentan itu jangan sampai ditulari sentimen konflik dari Maluku. Mengingat banyak pengungsi korban konflik Maluku yang hijrah ke Papua.
Zubeir justru memuji pola hubungan lintas agama di kawasan timur-utara (sekitar Jayapura), yang banyak dihuni penganut Protestan dan kawasan selatan yang banyak dihuni penganut Katolik. Di atas kertas, kawasan itu tak rawan konflik, agama dominan tidak menonjolkan formalitas keagamaannya.
"Justru itulah karakter asli orang Papua yang saya kenal. Saya khawatir kasus Manokwari itu akibat provokasi orang luar," kata Zubeir. "Jangan sampai Manokwari, setelah bergelar Serambi Yerusalem, hanya menjiplak sisi konflik akut di Yerusalem sana," ujarnya. Jiplaklah sisi damainya, sebagai tempat berdampingan beberapa situs agama besar.
Asrori S. Karni
[Nasional, Gatra Nomor 25 Beredar Kamis, 3 Mei 2007]
Tue Jun 12, 2007 5:30 am